NABIRE– Komisariat Daerah (Komda) Pemuda Katolik Provinsi Papua Tengah secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I di Nabire, Jumat (24/4/2026).
Kegiatan perdana yang dijadwalkan berlangsung dua hari hingga Sabtu (25/4) ini mengangkat tema utama “Meningkatkan Mitra dengan Pemerintah.”
Kepala Dinas Kesbangpol Papua Tengah, Albertus Adii, yang mewakili Pemerintah Provinsi membuka acara sekaligus menegaskan peran strategis pemuda di daerah otonom baru.
“Provinsi Papua Tengah sebagai DOB tentu membutuhkan kolaborasi dan sinergitas dalam mewujudkan visi-misi gubernur dan wakil gubernur. Kami berharap Pemuda Katolik menjadi tiang punggung untuk bekerja sama dengan pemerintah di semua bidang, baik pendidikan, ekonomi, sosial, infrastruktur, hingga hidup bertoleransi,” ujar Albertus sambutannya.
Ketua Panitia Rakerda, Hendrikus Yeimo, melaporkan penyelenggaraan ini merupakan hasil kolaborasi dan dukungan swadaya berbagai pihak.
“Rapat kerja ini bisa berjalan berkat bantuan senior Pemuda Katolik, rekan-rekan NGO, hingga uluran tangan para simpatisan. Kami juga melakukan audiensi dengan pemerintah sebagai tindak lanjut mandat pengurus pusat bahwa Komda harus menjalin kerja sama untuk melakukan hal-hal riil yang bisa dikerjakan oleh pemuda,” jelas Hendrikus.
Sekretaris Komda Papua Tengah, Nathan Tebai, mengakui kehadiran organisasi ini di Papua Tengah adalah langkah awal yang menantang namun krusial untuk mengejar ketertinggalan kaderisasi.
“Anggap saja Pemuda Katolik di sini adalah bayi yang baru lahir. Kemitraan strategis yang kami bangun saat ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian organisasi. Ke depan, kami ingin pemuda memiliki _mindset_ usaha agar organisasi ini bisa berdiri independen dalam menyuarakan hak masyarakat, gereja, dan bermitra secara sehat dengan pemerintah,” kata Nathan.
Dukungan penguatan datang dari Wakil Ketua Bidang Ekonomi DPP Pemuda Katolik, Arnoldus Douw. Ia mendorong Komda Papua Tengah segera menjalankan program konkret yang bersentuhan langsung dengan isu sosial.
“Pemuda Katolik tidak boleh menjadi penonton dalam perubahan zaman. Kami sarankan Komda segera membentuk Rumah Konsultasi Bantuan Hukum (RKBH) dan Satgas untuk mengadvokasi keluhan umat terkait isu sosial, kekerasan, hingga masalah lahan di tanah Papua. Kita harus _level up_ untuk melayani lebih cerdas dan lebih kuat,” tegas Arnoldus.
