Oleh: Aleks Gaadaabi Giyai. Plt. Ketua Pemuda Katolik Deiyai
Hari ini, tepat dengan hari sumpah Pemuda Indonesia. Menurut sejarah, Konggres Sumpah Pemuda Indonesia yang ke II di deklarasi pada tanggal 17-28 Oktober 1928 bertempat di Gedung KJB yang miliknya Gereja Katholik Katedral Jakarta. Sedangkan, cikal bakal lahirnya Konggres Sumpah Pemuda Indonesia ini, di prakarsai oleh Pemuda Katolik yang di bentuk oleh pastor J. Van Rijckevorsel dari Katholieke Sociale Bond (KSB) pada tahun 1914 dan Puncaknya tahun 1928. Di sini, saya tidak ingin menulis sejarah secara sedetail, karena pembaca pasti sudah mengetahui dan mempelajarinya. Dalam tulisan ini, ingin menulis refleksi pribadi penulis dengan mengaitkan dengan refleksi ajaran Sosial Gereja Katolik dengan membaca situasi kehidupan orang Papua di Tanah Papua,
Pemuda Katolik Papua di tanah Papua, harus berani mengajukan dua pertanyaan mendasar kepada dirinya sendiri bahwa untuk siapa kita ada, dan ke mana kita sedang berjalan? Dua pertanyaan ini bukan sekadar renungan organisasi atau pribadi, tetapi menyangkut iman, identitas, tanggung jawab moral, dan masa depan orang Papua.
Sebab, menjadi Pemuda Katolik bukan hanya soal mengenakan atribut organisasi, mengikuti kegiatan gereja, atau menduduki jabatan kepengurusan. Menjadi Pemuda Katolik berarti menghadirkan iman dalam kehidupan nyata, terutama ketika martabat manusia terancam dan keadilan belum dirasakan oleh semua orang.
Dalam Ajaran Sosial Gereja Katolik, manusia memiliki martabat yang tidak boleh direndahkan oleh kekuasaan, kepentingan ekonomi, maupun perbedaan identitas. Prinsip martabat manusia, solidaritas, kesejahteraan umum, subsidiaritas, dan keberpihakan kepada orang miskin menjadi dasar untuk membaca kenyataan sosial Papua.
Ketika masyarakat menghadapi kekerasan, pengungsian, ketimpangan pembangunan, kehilangan ruang hidup, atau terbatasnya akses pendidikan dan kesehatan, kaum muda Katolik tidak boleh menutup mata. Iman harus menjadi kekuatan untuk membela kehidupan, menyuarakan kebenaran, dan membangun perdamaian yang berlandaskan keadilan.
Dalam konteks hubungan Indonesia dan Papua, sebagian orang Papua memahami pengalaman sejarah dan situasi politik mereka sebagai bentuk kolonialisme yang masih berlangsung. Pandangan ini berkaitan dengan pengalaman ketidakadilan, konflik, eksploitasi sumber daya alam, dan terbatasnya ruang bagi aspirasi politik masyarakat. Kenyataan tersebut perlu dibicarakan secara terbuka, kritis, dan bertanggung jawab. Pemuda Katolik harus berani mengkaji sejarah, mendengarkan suara korban, memeriksa kebijakan, dan memperjuangkan hak-hak masyarakat tanpa kehilangan komitmen terhadap martabat manusia dan nilai-nilai Injil.
Pertanyaannya, untuk siapa organisasi Pemuda Katolik hadir? Apakah hanya untuk kepentingan pengurus, akses jabatan, kedekatan dengan kekuasaan, dan keuntungan pribadi? Ataukah organisasi ini sungguh-sungguh hadir untuk kaum kecil, masyarakat kampung, generasi muda yang kehilangan harapan, serta rakyat yang membutuhkan pembelaan? Organisasi yang kehilangan keberpihakan sosial berisiko menjadi sekadar kendaraan kepentingan. Sebaliknya, organisasi yang berakar pada iman dan kesadaran kritis dapat menjadi ruang pembentukan kader yang berintegritas, berpengetahuan, dan berani memperjuangkan kesejahteraan bersama.
Pemuda Katolik Papua harus menjadi pemuda yang beriman tanpa kehilangan daya kritis, berorganisasi tanpa kehilangan hati nurani, dan berpolitik tanpa menjual martabat rakyat. Jalan perjuangan tidak harus dibangun melalui kebencian, tetapi juga tidak boleh menjadikan perdamaian sebagai alasan untuk membungkam kritik terhadap ketidakadilan. Perdamaian sejati menuntut kebenaran, keadilan, pengakuan terhadap penderitaan, serta keberanian untuk memperbaiki keadaan.
Lalu, kita hendak ke mana? Pemuda Katolik Papua harus bergerak menuju organisasi yang memperkuat pendidikan politik, literasi, penelitian sejarah, pemberdayaan ekonomi rakyat, dialog kemanusiaan, dan advokasi damai. Kita perlu melahirkan kader yang mampu membaca dokumen sejarah, memahami kebijakan publik, membaca perubahan struktur sosial masyarakat, serta menyampaikan aspirasi secara terukur dan bermartabat. Dengan demikian, perjuangan tidak berhenti pada slogan, tetapi diwujudkan melalui kerja nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
Pada akhirnya, salib yang kita kenakan bukan sekadar simbol identitas Katolik, melainkan pengingat akan pengorbanan, kasih, dan keberpihakan kepada mereka yang menderita. Pemuda Katolik Papua harus berani menguji dirinya sendiri apakah kehadiran kita sungguh membawa harapan bagi rakyat, atau justru menjauhkan organisasi dari penderitaan mereka?
Untuk siapa tong berjuang? Untuk martabat manusia, kehidupan rakyat, dan keadilan. Ke mana tong berjalan? Menuju Papua yang damai, bermartabat, adil, dan memiliki ruang untuk menentukan masa depannya. Sebab, iman yang tidak menyentuh kenyataan sosial akan kehilangan daya kesaksiannya, sedangkan perjuangan sosial yang kehilangan nilai kemanusiaan berisiko melahirkan ketidakadilan baru. Pemuda Katolik Papua dipanggil untuk menyatukan keduanya bahwa iman yang hidup dan perjuangan yang bertanggung jawab. (*)









