Paniai, PK Komda Papua Tengah – Pemuda Katolik Komisariat Cabang (Komcab) Kabupaten Paniai mendesak pemerintah pusat mengambil langkah konkret untuk menangani krisis kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi pendekatan penataan militer di Papua, khususnya di Kabupaten Paniai.
Desakan itu disampaikan Ketua Pemuda Katolik Komcab Paniai, Yunus Gobai, dalam momentum peringatan Dies Natalis ke-81 Pemuda Katolik pada 16 November 2026.
Gobai mengatakan pemerintah pusat perlu memberikan perhatian serius terhadap kondisi masyarakat sipil di Paniai. Menurut dia, situasi keamanan yang berlangsung selama ini telah menimbulkan rasa takut dan ketidaknyamanan di tengah masyarakat.
Ia menilai keberadaan pasukan militer non-organik di sekitar permukiman warga sipil berpotensi memperburuk situasi sosial dan kemanusiaan. Karena itu, ia meminta pemerintah mengevaluasi pendekatan keamanan yang diterapkan di wilayah tersebut.
“Pemerintah pusat harus memberikan perhatian serius dan melakukan penanganan secara komprehensif terhadap krisis kemanusiaan di Kabupaten Paniai demi melindungi hak hidup warga sipil,” kata Gobai dalam pernyataan sikapnya.
Selain meminta evaluasi kepada Presiden Prabowo Subianto, Gobai juga mendesak Panglima TNI dan Menteri Pertahanan melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kebijakan penataan militer di Papua.
Pemuda Katolik Paniai secara khusus meminta penarikan pasukan non-organik dari seluruh wilayah Kabupaten Paniai. Menurut mereka, langkah tersebut diperlukan untuk memulihkan kondisi psikologis masyarakat sekaligus mencegah meningkatnya ketegangan di tengah warga.
Organisasi tersebut juga mendorong penyelesaian persoalan Papua melalui dialog damai yang bermartabat dan melibatkan berbagai pihak. Mereka menilai pendekatan dialog perlu dikedepankan untuk menyelesaikan akar persoalan, bukan mengandalkan pendekatan keamanan yang represif.
Dalam pernyataan sikapnya, Pemuda Katolik Komcab Paniai menyampaikan empat tuntutan, yakni penanganan serius krisis kemanusiaan, evaluasi pendekatan penataan militer, penarikan pasukan non-organik, serta pembukaan ruang dialog damai yang inklusif.
Gobai menegaskan organisasinya akan terus mengawal persoalan kemanusiaan dan berdiri bersama masyarakat dalam memperjuangkan keadilan, perdamaian, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia di Tanah Papua.
Momentum Dies Natalis ke-81, menurut pernyataan organisasi tersebut, menjadi ruang refleksi bagi Pemuda Katolik untuk memperkuat komitmen terhadap nilai kemanusiaan dan keberpihakan kepada masyarakat. (*)









