Nabire, PK Komda Papua Tengah | Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai, seorang putra asli Papua, tiba di Nabire, Provinsi Papua Tengah, Minggu (16/8/2026). Kehadirannya dikabarkan untuk menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, sekaligus melakukan dialog bersama jajaran Forkopimda Papua Tengah. Namun kedatangan tersebut justru menuai kritik tajam dari kalangan masyarakat sipil.
Sekretaris Pemuda Katolik Papua Tengah, Natan Tebai, dalam pernyataan tertulisnya menegaskan, kehadiran Menteri HAM ke Papua Tengah sama sekali tidak memberikan jaminan bahwa berbagai persoalan kemanusiaan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Puncak, Sinak, dan Puncak Jaya akan terselesaikan, termasuk maraknya aktivitas penambangan ilegal atau ilegal mining yang meresahkan.
“Kehadiran Natalis Pigai ke Papua Tengah sama sekali tidak memberikan jaminan bahwa kasus kemanusiaan di Intan Jaya, Puncak, Sinak, Puncak Jaya, maupun praktik ilegal mining akan berhenti. Justru dikhawatirkan persoalan tersebut akan terus bertambah,” ujar Natan Tebai. Minggu (16/8/2026).
Menurutnya, kehadiran Menteri HAM tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat pengungsi yang terus bertahan dalam penderitaan, maupun mampu menurunkan eskalasi konflik yang masih tinggi di wilayah Papua Tengah.
“Pemuda Katolik tidak melihat NP sebagai anak asli Papua yang memiliki dedikasi untuk masyarakat agar benar-benar berdampak sesuai tugas dan fungsinya sebagai Menteri HAM. Kami justru melihat kehadirannya hanya menjadi euforia semata ditengah darah dan air mata masyarakat pengungsi,” tutur Tebai.
Natan menyoroti bahwa selama berada di Papua Tengah, Natalius Pigai tidak menyempatkan waktu turun langsung menemui anak-anak, korban, maupun warga yang terdampak konflik dan berada di pos pengungsian.
“Hal konkret yang kami lihat, Natalis tidak punya waktu untuk turun bertemu anak-anak yang menjadi korban, maupun masyarakat yang hidup dalam pengungsian di daerah konflik,” ungkapnya.
Pemuda Katolik Papua Tengah juga membandingkan kebijakan dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat justru lebih terlihat dari langkah-langkah yang diambil Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.
“Masih nampak kebijakan nyata dari Wapres Gibran dibandingkan Natalius Pigai. Wapres banyak menindaklanjuti program-program konkret pembangunan di Papua Tengah, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” jelas Tebai.
Terkait tingginya jumlah personel militer di wilayah Papua Tengah, Pemuda Katolik terus memantau dan mengawal janji evaluasi yang pernah disampaikan.
“Kami masih mengawal hal ini, termasuk evaluasi terhadap penempatan kekuatan militer yang masih sangat tinggi di Papua Tengah. Wapres sudah mengingatkan Menteri Pertahanan terkait hal tersebut, dan kami terus mengikutinya.
Sementara Natalius Pigai, hingga kini tidak membuka ruang dialog lintas pemuda maupun masyarakat yang terkena dampak konflik bersenjata antara militer Indonesia dan TPN–OPM,” ungkap Tebai.
Sebagai bentuk tuntutan konkret atas pemenuhan hak dasar warga, Pemuda Katolik Papua Tengah mendesak Menteri HAM Natalius Pigai bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk segera membangun rumah sakit di daerah-daerah terdampak konflik sebagai upaya nyata pemenuhan hak atas kesehatan dan hak asasi manusia.
“Pemuda Katolik mendesak Natalius Pigai bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera membangun rumah sakit sebagai langkah konkret pemenuhan hak asasi manusia bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di tengah situasi yang masih rawan,” pungkasnya. [*]
