Nabire, PK Komda Papua Tengah — Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Papua Tengah mendorong perlindungan warga sipil, pendampingan pengungsi akibat konflik bersenjata, dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial organisasi di Papua Tengah.
Ketua Pemuda Katolik Komda Papua Tengah, Tino Mote, menegaskan bahwa organisasi kepemudaan harus hadir menjawab persoalan kemanusiaan, terutama yang dihadapi masyarakat di wilayah konflik.
“Pemuda Katolik tidak hanya berperan dalam pembinaan kader, tetapi juga harus hadir di tengah masyarakat untuk memperjuangkan perlindungan warga sipil, mendampingi masyarakat terdampak konflik, dan mendorong pemberdayaan agar masyarakat dapat hidup lebih mandiri,” tegas Tino Mote dalam Focus Group Discussion (FGD) yang di gelar Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) pada yang berlangsung selama dua hari (20–23 Oktober 2026) di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Bandara Lama Nabire.
Menurut dia, perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan harus mendapatkan perlindungan dari dampak konflik bersenjata. Pemerintah dan pihak-pihak terkait perlu mengutamakan keselamatan masyarakat sipil serta membuka ruang dialog untuk menyelesaikan persoalan secara damai.
“Keselamatan masyarakat sipil harus menjadi perhatian utama. Penyelesaian konflik perlu mengedepankan dialog dan pendekatan kemanusiaan agar masyarakat tidak terus-menerus menjadi korban,” tuturnya.
Pendampingan Pengungsi dan Aksi Kemanusiaan
Pemuda Katolik Komda Papua Tengah juga menempatkan pendampingan pengungsi sebagai salah satu fokus gerakan kemanusiaan. Bentuk dukungan yang dilakukan melalui penggalangan bantuan dan penyaluran kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak konflik.
Dalam dokumen program organisasi, Pemuda Katolik mencatat kegiatan posko kemanusiaan dan penyaluran bantuan bagi warga terdampak konflik di wilayah Puncak dan Ilaga melalui kerja sama dengan pihak Gereja.
Tino Mote menekankan bahwa pendampingan masyarakat tidak cukup hanya melalui bantuan material, tetapi juga membutuhkan perhatian terhadap kondisi sosial, pendidikan, dan kebutuhan spiritual warga.
“Pengungsi membutuhkan perhatian yang berkelanjutan. Karena itu, penanganan mereka harus dilakukan secara serius melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pendampingan, dan kebijakan khusus dari pemerintah,” kata dia.
Ia juga mendorong Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pemerintah kabupaten agar menyusun kebijakan yang secara khusus menjawab kebutuhan masyarakat yang mengungsi akibat konflik bersenjata.
Perkuat Perlindungan Generasi Muda
Selain persoalan konflik, Pemuda Katolik Komda Papua Tengah menyoroti ancaman sosial yang memengaruhi masa depan generasi muda, termasuk peredaran minuman keras ilegal dan perjudian daring.
Menurut Tino Mote, upaya melindungi generasi muda membutuhkan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, Gereja, keluarga, dan organisasi kepemudaan.
“Generasi muda Papua Tengah harus mendapatkan ruang untuk berkembang secara sehat, memperoleh pendidikan, dan membangun masa depan. Karena itu, persoalan sosial yang mengancam mereka perlu ditangani bersama,” ujarnya.
Organisasi tersebut juga mendorong penguatan kapasitas kader, termasuk melalui pendidikan dan pengembangan keterampilan di bidang hukum.
Salah satu rekomendasi internal ialah mempersiapkan kader berlatar belakang sarjana hukum untuk mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) serta merintis rumah hukum guna membantu masyarakat menghadapi persoalan hukum dan sosial.
Dorong Pembangunan Berpihak kepada Masyarakat Adat
Dalam bidang pembangunan, Pemuda Katolik Komda Papua Tengah mendorong keterlibatan pemuda dan masyarakat adat dalam proses perencanaan kebijakan daerah.
Tino Mote menilai pembangunan perlu memperhatikan kondisi sosial, budaya, dan karakteristik wilayah, termasuk wilayah adat dan daerah yang terdampak konflik.
“Pembangunan Papua Tengah harus memperhatikan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. Masyarakat adat perlu ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat kebijakan,” katanya.
Organisasi tersebut juga merekomendasikan agar investasi berskala besar didasarkan pada kajian yang memadai dan melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.
Selain itu, dana Otonomi Khusus diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat usaha masyarakat, khususnya pelaku ekonomi orang asli Papua, agar mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk membangun kemandirian ekonomi.
Pemuda Katolik Komda Papua Tengah turut mendorong penyelenggaraan seminar pendidikan di Nabire dan jambore pemuda lintas agama untuk memperkuat toleransi, perdamaian, dan kerukunan di Papua Tengah.
Bagi PK Komda Papua Tengah, perlindungan, pendampingan, dan pemberdayaan merupakan tiga hal yang saling berkaitan. Perlindungan diperlukan untuk menjaga keselamatan masyarakat, pendampingan untuk membantu warga menghadapi situasi krisis, sedangkan pemberdayaan bertujuan memperkuat kemandirian dalam jangka panjang.
Melalui semangat *Pro Ecclesia et Patria* atau demi Gereja dan Tanah Air, Pemuda Katolik Komda Papua Tengah mendorong keterlibatan pemuda dalam pelayanan kemanusiaan, perjuangan perdamaian, dan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. (*)
